UU Cipta Kerja Di Undangkan, Aliansi Membara Kaji Pasal-Pasal Yang Merugikan

40
Aliansi Membara mengkaji UU Cipta Kerja untuk persiapan judicial review, bertempat di Aula Kesbangpol Provinsi Gorontalo, pada Sabtu, 07/11/2020 (Foto: Bayu Harundja)

KOTA GORONTALO, MEDGO.ID– Menyikapi dengan telah di undangkan UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 11 tahun 2020, banyak terjadi pro dan kontra di dalamnya. Mulai dari adanya pasal-pasal yang cacat di dalam UU tersebut, serta cara penyusunan yang tidak teratur.

Menanggapi hal itu, Aliansi Membela Rakyat (Membara) yang sempat menggelar aksi pada Jumat, (09/10/2020) kemarin, mengkaji dan membahas UU Cipta Kerja pada Sabtu, (07/11/2020).

Kegiatan yang di gelar di Aula Kesbangpol Provinsi Gorontalo tersebut, di hadiri oleh masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Membara pada aksi Tolak Omnibus lalu.

Masa aksi tersebut meliputi Presiden BEM dari beberapa universitas, ketua-ketua Paguyuban, dan ketua-ketua Senat berkesempatan hadir membahas dan mengkaji UU Cipta Kerja yang telah di undangkan.

Dalam pantauan wartawan Medgo.id, pengkajian UU Cipta Kerja di pimpin langsung oleh Jendral Lapangan (Jenlap) Aliansi Membara, Aldy Ibura dan di moderatori oleh Presiden Pusat Kajian Edukasi Peradilan Semu (Peka PS Fakultas Hukum, UNG), Nikmal Abdullah.

Dalam pengkajiannya, pembahasan di bagi menjadi dua komisi yaitu komisi uji formil dan komisi uji materil.

Komisi materill yang mengkaji UU Cipta Kerja berdasarkan UU No 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan (Foto: Bayu Harundja)

Pembahasan dan Pengkajian UU Cipta Kerja rencanakan akan di bahas 3 hari kedepan, hal tersebut di sampaikan langsung oleh Jenlap Aliansi Membara, Aldy Ibura, dalam kesempatan wawancara.

Aldy menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan hasil lanjutan dari aksi tolak omnibus law yang di nahkodai beberapa Bem yang tergabung dalam aliansi Membara.

“Tindak lanjut aksi 9 november yakni menghasilkan solusi dengan tuntutan pertama mendesak Presiden untuk terbitkan Perppu, kemudian yang kedua mengambil jalan untuk pengkajian kembali dalam artian judicial review untuk UU Cipta Kerja”, ujar Aldy kepada wartawan Medgo.id (07/11/2020).

Komisi materill yang mengkaji pasal-pasal yang cacat untuk di rubah kembali (Foto: Bayu Harundja)

Aldy juga menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah dikarenakan mereka tidak ingin ada pasal-pasal yang kemudian merugikan rakyat yang tertera dalam UU Cipta Kerja itu sendiri.

“Upaya-upaya seperti ini untuk memperjelas, kira-kira ada poin-poin dalam UU Cipta Kerja yang harus di hilangkan atau yang harus di perbaiki”, lanjut Aldy.

Di lain waktu, Presiden Peka Ps Fakultas Hukum, UNG, Nikmal Abdullah, saat di wawancarai menyampaikan bahwa pengkajian tersebut sudah menghasilkan beberapa hasil salah satunya pengkajian normatif dan empiris yang di bagi dalam 2 komisi.

Jenlap, Aldy Ibura bersama Presiden Peka PS, Nikmal Abdullah memimpin jalannya pembahasan UU Cipta Kerja (Foto: Bayu Harundja)

“Jadi kami membagi menjadi 2 komisi yaitu: komisi formill maupun materill, jadi komisi formill sudah mengejawantahkan mengenai asas keterbukaan yaitu yang tidak di masukkan di dalam UU tersebut dan beberapa aspek lainnya, lalu selain itu dari komisi materill yaitu tentang pembahasan UMKM, tentang tenaga asing, dan tenaga imigran yang akan keluar Indonesia (TKI)”, ujar Nikmal.

Dan terakhir Nikmal menyampaikan bahwa pembahasan dan pengkajian UU Cipta Kerja akan di lanjutkan besok hari dan hasil dari pembahasan tersebut akan di bawa ke Pemerintah Provinsi dan DPR untuk menjadi pertimbangan judicial review. (Ubay)

Reporter: Bayu Harundja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here