Usai di PN Gorontalo, Aliansi Pemuda Bonebol Gelar Demo di Kantor Kejari dan PT. GM

Bonebol, Medgo.ID — Aliansi Pemuda Bone Bolango kembali melanjutkan unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan Kantor PT. Gorontalo Mineral. Rabu (19/10). Kedatangan mereka terkait dengan proses persidangan penangkapan empat Warga Negara Asing (WNA) yang sudah melangar penambangan batu hitam di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Dimana, Aliansi Pemuda Bone Bolango menilai bahwa dalam proses persidangan ini, ada dugaan upaya-upaya untuk membebaskan keempat WNA. Sehingga mereka berharap agar pihak Kejari Bonebol dapat memberikan klarifikasi dalam kasus tersebut.

BACA JUGA  Fadel Muhamad minta Sektor Pertanian dan Perikanan menjadi Fokus Perhatian Pemerintah Daerah

“Perlunya keterbukaan dalam proses hukum saat menangani kasus WNA tersebut agar kami semua mengetahui proses kejari terhadap WNA,” jelas Orator Fahrizul Hasan

Menemui masa aksi, Kasi intelijen Kejari Bone Bolango Santo Musa, menjelaskan pihaknya telah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk berupaya menjemput para saksi yang tidak dapat hadir, sehingga sidang ini dapat dilanjutkan kembali.

“Mengenai Saksi atau translate yang tidak hadir kemarin memang lagi berhalangan untuk hadir sehingga persidangan di tunda. Sehingga kami akan upayakan untuk menjemput mereka sehingga sidang ini akan kembali berjalan,” ungkap Santo Musa

BACA JUGA  Aliansi Pemuda Bone Bolango Gelar Unjuk Rasa, Kawal Persidangan 4 WNA China

Terlebih, kata Santo bahwa kasus ini juga sedang ditangani oleh Mabes Polri, karena para penambangan asing ini telah melakukan pertambangan ilegal.

Sementara itu, Manager Eksternal PT. Gorontalo Mineral, Didik Budi Hatmoko saat menemui masa aksi mengungkapkan bahwa walaupun kasus persidangan ini kemarin tertunda. Namun pihaknya tetap datang dan menghadiri persidangan tersebut.

BACA JUGA  Rumah Restorative Justice Kini Hadir di Bone Bolango

“Kami sebagi pelapor walaupun sidang ini tunda namun kami tetap hadir dan ini menjadi bukti komitmen kami, laporan kami bukan hanya sebagai formalitas saja,” ujar Didik

Terkait dengan pemberian Izin, kata Didik bahwa pihaknya tidak pernah memberi izin kepada pihak lain untuk mengelola tambang tersebut.

“Terkecuali kami memberikan surat persetujuan yang diminta oleh pemerintah Bone Bolango pada tahun 2011, dalam hal ini pihak dinas kehutanan terkait dengan pengelolaan rotan” pungkasnya. (IH)