Tepatnya, Eksaminasi atau Desaminasi dalam Perkara Korupsi GORR. Begini Tanggapan Ahli Hukum Pidana

578
Tepatnya, Eksaminasi atau Desaminasi dalam Perkara Korupsi GOOR. Begini Tanggapan Ahli Hukum Pidana
Ahli HukumnPidana Apriyanto Nusa, SH MH

Gorontalo, MEDGO.ID — Kegiatan diseminasi hasil monitoring perkara korupsi GORR yang masif dilakukan dibeberapa tempat, menjadi buah bibir sebagian warga masyarakat Gorontalo.

Yang mengherangkan lagi ada keterlibatan pihak Institusi perguruan Tinggi Universitas Ichsan Gorontalo dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Apriyanto Nusa, SH., MH, yang juga selaku ahli pidana, saat dihubungi oleh  medgo.id disela-sela kegiatannya memberikan beberapa pemikiran banding.

BACA JUGA  Kontraktor Gedung Olimpiade MAN Cendikia, Disomasi

“Kalau diseminasi tersebut diorientasikan pada sisi keilmuan akademik menilai putusan GORR dalam perspektif ilmu hukum pidana atau administratif, tentu sangat menarik dan bermanfaat, tapi kalau hanya seperti sosialisasi hasil monitoring persidangan sepertinya kurang nilai akademisya, dan dimensi keilmuannya menjadi rendah,”  tutur calon doktor hukum pidana ini.

Tepatnya, Eksaminasi atau Desaminasi dalam Perkara Korupsi GOOR. Begini Tanggapan Ahli Hukum Pidana
Ahli HukumnPidana Apriyanto Nusa, SH MH

Ada beberapa alasan, yang dikemukakan nya :

Pertama, Kalau mengedepankan sisi keilmuan, semestinya yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan yaitu membuat eksaminasi putusan bukan membuat diseminasi. Mengingat untuk saat ini tidak relevan lagi menyampaikan hasil monitoring persidangan, sebab terhadap perkara yang dimonitor sudah diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incrach van gewijsde). Sehingga semestinya yangg dilakukan adalah eksaminasi putusan dan bukan diseminasi lagi.

BACA JUGA  DPD IMM Minta KPK Ambil Alih Dugaan Kasus Korupsi GORR

Kedua, diseminasi hasil monitoring persidangan lebih tepat dilakukan pada saat perkara GORR sedang disidangkan, dan disampaikan ke publik hasil monitoringnya. Kalau saat ini, tidak disampaikan pun hasil monitoring sidangnya, masyarakat luas sudah bisa mengakses seluruh materi persidangan lewat salinan putusan yang telah tersebar. Ingatlah bahwa salinan putusan hakim yang dibaca oleh publik hari ini merupakan wujud tertulis dari setiap materi/fakta persidangan. Jadi, dengan membaca salinan putusan saja masyarakat luas bisa mengetahui apa materi/fakta perkara yang terjadi disidang, sekalipun sebelumnya secara fisik kurang mengikuti/hadir dalam persidangan di pengadilan. Apalagi, para penggagas dieeminasi itu selalu mengomentari pendapat orang dengan dalih tidak mengikuti persidangan, sikap ini salah dan tidak substansial lagi.

BACA JUGA  Gabungan Team Rajawali dan Polsek Kota Tengah Amankan Pelaku Curanmor

Ketiga, sering terdengar bahwa diseminasi ini meluruskan isu HOAX berhubungan dengan kerugian keuangan negara Rp. 43.356.992.000.00. Kalau saya menilainya, masyarakat mengatakan demikian tidak bisa otomatis dibilang HOAX, karna mereka mendasarkan atas hitungan BPKP yang juga terdapat dalam isi putusan sekalipun declare BPKP tersebut dikesampingkan oleh hakim. Tapi kalau kita menyebut nilai kerugian itu HOAX, maka bukan hanya masyarakat yang dianggap menyebarkan HOAX, termasuk BPKP, Jaksa yang menyebutkan angka demikian dalam dakwaannya bisa saja dianggap menyebarkan HOAX. Penyebutan angka itu berawal dari declare lembaga BPKP. Saya pribadi memang tidak mengakui hitungan BPKP, karna dalam pemahaman saya lembaga tersebut memang tidak bisa menetapkan adanya kerugian keuangan negara (actual loss).

BACA JUGA  Polres Bonebol Siapkan 90 Personil Gabungan Persiapan Nataru

Apriyanto juga memberikan masukan, “Saran saya untuk tim monitoring, alangkah kreatifnya membuat eksaminasi putusan perkara GORR dan tidak hanya larut dalam diseminasi. Buat argumentasi hukum untuk menyimpulkan bahwa putusan tersebut ada kesalahan/kekhilafan hakim, baik dari sisi amar putusannya maupun pada sisi pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi). Kalau ini yang dilakukan barulah kegiatan tersebut terlihat keren secara keilmuan/akademik,” ujarnya.

“Dan bisa saja hasil eksaminasinya digunakan oleh terdakwa yang sudah diputus incracht untuk melakukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan alasan terdapat kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan,” tutup dosen UNISAN Gorontalo ini.(MDG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here