Rakyat Indonesia Belum Keluar Dari Ketimpangan Sosial, Justru Ribut Kerakusan Kekuasaan

Rakyat Indonesia belum keluar dari keterpurukan sosial, justru para tokoh nasional hingga daerah mempertontonkan kerakusan kekuasannya pada rakyat, pada hal rakyat sedang mengalami kesengsaraan.

Namun pemerintah seakan buta dengan hal ini pada era Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan memberikan kehidupan adil makmur, namun negara kian runtuh akibat ulah para rezim penguasa hari ini, ungkap Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Provinsi Gorontalo Ari Saputra Batangale.

Sekarang kata Ketua LMND Gorontalo Ari Saputra Batangale, beberapa harga kebutuhan pokok semakin hari semakin naik, publik juga saat ini dihebohkan dengan polemik terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh tiga ketua umum partai politik koalisi pemerintah.

BACA JUGA  Dukungan Terus Mengalir Jadikan H.B Jassin Sebagai Pahlawan Nasional

Para pengusaha nasional menghendaki kontestasi politik lima tahunan tersebut ditunda beberapa tahun dengan alasan untuk pemulihan ekonomi setelah dihajar pandemi COVID-19.

Kita bisa menyimpulkan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan 3 periode, ini sebenarnya adalah rencana istana yang didukung oleh pengusaha. Selanjutnya, partai politik berperan untuk memuluskan rencana itu agar bisa berjalan mulus.

Jika benar demikian, tentu ada hal besar yang sedang dipertaruhkan oleh penguasa sampai harus menunda pemilu yang sudah jelas-jelas menabrak konstitusi UUD 1945.

BACA JUGA  Polda Gorontalo Lakukan Shalat Ghaib Untuk Seluruh Kru KRI Nanggala 402

Sementara hutang negara melonjak naik hingga 7000 triliun, ini bukanlah hal yang sepeleh, kemudian persoalan kelangkaan BBM dan minyak goreng serta kebutuhan pokok yang melonjak naik, pada hal rakyat sedang menjalani bulan suci Ramadhan, di perhadapkan harga kebutuhan pokok cukup tinggi.

Padahal, saat ini rakyat sedang berjibaku mempertaruhkan hidupnya untuk segera pulih kembali akibat diporak-porandakan pandemi Covid-19.

Demokrasi yang dikuasai oligarki semakin menjauhkan masyarakat dari keadilan dan kesejahteraan, maka tata ulang sistem ekonomi dan politik menjadi kebutuhan mendesak.

BACA JUGA  Indonesia Dan Jerman Telah Menjalin Hubungan Diplomatik Semenjak Tahun 1952

Untuk itu, negara bertugas membuat aturan dalam bentuk regulasi dan instrumen pendukungnya. Dengan begitu, cita-cita Indonesia adil makmur akan terwujud. Demokrasi harus betul-betul menjadi sistem yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Maka dari itu, kami dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menyampaikan beberapa poin poin tuntutan :

1. Tolak perpanjang 3 periode serta penundaan PEMILU 2024.

2. Presiden segera menyelesaikan kelangkaan BBM.

3. Turunkan harga kebutuhan pokok masyarakat.

4. Sahkan RUU TPKS.

5. Saatnya Rakyat Indonesia lebih khususnya rakyat Gorontalo bersatu dan berada digarda terdepan untuk melawan.

Tinggalkan Balasan