Persepsi Masyarakat Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato

71

Oleh: Cicin Umar

Pemilihan antar waktu adalah proses pemilihan kepala desa yang melanjutkan dan mengisi kekosongan pemimpin di desa yang disebabkan oleh kepala desa sebelumnya mundur atau meninggal dunia atau di pecat.

Pemilihan antar waktu adalah pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat desa akan tetapi dalam pemilihan antar waktu ini tidak semua masyarakat yang memilih cuman sebagian masyarakat saja yang memilih.

Karena mengingat pemilihan antar waktu ini cuman ketika masa jabatan dari Ayahanda (Kepala Desa) tersebut terjadi kekeliruan atau terjadi kekosongan sebelum masa jabatanya berakhir itu akan diberlakukan yang namanya pemilihan antar waktu untuk mengisi kekosongan jabatan aparat desa atau kepala desa.

Karena adanya masalah-masalah yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan jabatan mereka sebagai seorang kepala desa, pemilihan antar waktu adalah pemilihan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana yang di maksud pada pasal 42 ayat 3.

BACA JUGA  #IndonesiaTerserah, Problematika Kesadaran Masyarakat dan Nurani DPR Yang Hilang.

Bukan cuman BPD yg dilibatkan dalam pemilihan antar waktu, aparat desa juga dilibatkan dan orang-orang yang dipercayakan oleh masyarakat untuk menentukan siapa pemimpin sementara yang akan memimpin desa mereka.

Sebab pemimpin tetap berhalang atau pemimpin yang berhenti dalam jabatanya sebelum waktu kepemimpinannya berakhir.

Pemilihan antar waktu harus dilakukan oleh masyarakat desa dan aparat desa untuk menjaga kekosongan dalam kepemimpinan.

Pemilihan antar waktu juga itu sebenarnya perpanjangan antara pemerintah yang kemarin yang telah berhenti sebelum masa jabatanya.

Kenapa ada pemilihan antar waktu? karena menggantikan posisi kepala desa yang telah berhenti sehingganya diadakan pemilihan antar waktu.

Karena mengingat tinggal beberapa tahun lagi di adakan pemilihan kepala desa, pemilihan antar waktu juga dilakukan karena ada desakan dari aturan yang ada.

Pemerintah dalam hal ini kecamatan, kabupaten maupun bupati yang mengatur karena mengingat desa kita sudah tidak ada pemimpin lagi.

BACA JUGA  Peran Kepala Desa Untuk Menjalankan Fungsi Pemerintah Di Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato

Makanya BPD, dan aparat desa menginisiatifkan dari pemerintah diadakanya pemilihan antar waktu untuk mengisi kekosongan yang tinggal beberapa tahun lagi.

Pemilihan antar waktu disini cuman diwakili oleh toko masyarakat, toko pemuda, toko agama, dan unsur-unsur lainnya dan pemilihan antar waktu ini sudah ada kesepakatan bersama dengan BPD, dan aparat desa lainnya.

Secara umum belum banyak yang mengetahui dan memahami tentang Pilkades antar waktu.

Selama ini terjadi kekosongan jabatan kepala desa, pemerintah merujuk seorang pejabat Kepala Desa sampai adanya kepala desa definitive melalui pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Undang-Undang Desa dan PP mengatur bahwa pemilihan Kepala Desa tidak dilakukan “temporer” melainkan dilaksanakan serentak (PP Nomor 43 Tahun 2014). Dengan demikian maka desa yang “Kepala Desa” nya di berhentikan sebelum habis masa jabatanya, harus menunggu jadwal yang di tentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA  DPP PRIMA Lakukan Silaturahmi Politik di DPP PSII

Pemilihan kepala desa antar waktu merupakan amanat dari Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pedoman teknis Penyelengaraan Pilkades Antar Waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.

Model Pemilihan Antar Waktu menjadi penomena baru dalam sejarah penyelengaraan Pilkades.

Dimana pemilihan Kepala Desa dapat diselenggarakan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara berdasarkan hasil musyawarah Desa. Sebagaimna diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

“Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atas melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.”

Mekanisme tersebut berbeda dengan aturan teknis sebelumnya. Sebagaimna diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa.

Ucapan Selamat Puasa Rektor UNG Dr Eduart Wolok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here