Penjabup Hendriwan : SIPD Memudahkan Dalam Mengakses Data Dari Daerah

KOTA GORONTALO, MEDGO.ID – Yakinlah, bahwa sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) supaya dalam menyusun APBD dan RKPD harus konsisten, kenapa? Karena selama ini pemerintah daerah antara OPD selalu tumpang tindi antara kegiatan dan tupoksi sehingga muncullah debol anggaran, sehingga muncullah pemborosan.

Itu disampaikan oleh penjabat Bupati Hendriwan saat Workshop tahapan perencanaan dan pengimputan RKPD tahun 2023 dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di hotel Maqna Gorontalo yang di hadiri Ketua DPRD Karyawan Eka Putra Noho, Sekretaris Daerah Sherman Moridu, para Asisten, para Staf Ahli, dan pimpinan OPD, bertempat di hotel Maqna Gorontalo, Sabtu (2/7/2022).

BACA JUGA  Terima Kasubdit Perhubungan, Penjabup Hendriwan : Pengembangan Pelabuhan Tilamuta Menjadi Penting

SIPD muncul kata penjabat Bupati Hendriwan karena pemerintah pusat membutuhkan data postur APBD yang harus menunggu begitu lama, mengapa begini? Karena sistemnya belum terintegrasi, solusinya buatlah SIPD.

“Ada SIPD perencanaan dan SIPD anggaran, karena SIPD ini sudah berjalan dua tahun, memang awalnya SIPD ini selalu jadi kambing hitam, sebab ada orang luar merasa tidak puas dengan SIPD, maka SIPD mereka anggap menghambat, setelah dijelaskan maka hasil dari SIPD ini sangat luar biasa, dimana mencari data sudah sangat mudah, tinggal klik maka data cepat diakses” ungkap penjabat Bupati Hendriwan.

BACA JUGA  Penjabup Hendriwan : Tanamkan Dalam Jiwa Bendera Merah Putih Simbol Identitas Dan Pemersatu

Bahkan menurut penjabat Bupati Hendriwan, bulan Agustus nanti sebelum HUT Kemerdekaan RI, SIPD akan di launching mejadi sistem informasi umum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Diharapkan kepada OPD dalam mengimput program kegiatan dalam SIPD, harus benar-benar sesuai kebutuhan daerah,” jelas penjabat Bupati Hendriwan.

BACA JUGA  Penjabup Hendriwan : Ekonomi Dan Kemiskinan Belum Bergerak, Ini Tanggungjawab Bersama

Kemudian mengenai belanja, belanja ini dalam regulasi keuangan daerah, harus sesuai program prioritas dulu, dari seluruh program kegiatan mana-mana saja yang menjadi prioritas maka itu yang di utamakan. (Adv).