Penghapusan Honorer : Menyelesaikan atau Membuat Masalah?

Oleh : Fitra Hadun*

NASIB tenaga honorer memang selalu menjadi topik yang tidak pernah berhenti diperbincangkan, bagaimana tidak sampai sekarang belum ada jaminan kesejahteraan bagi tenaga honorer. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer, namun nyatanya sampai sekarang belum terlihat solusi yang tepat atas jaminan kesejahteraan bagi tenaga honorer.

Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer, pemerintah justru mengeluarkan peraturan yang menghapus tenaga honorer. Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instatansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (finance.detik.com). Kebijakan pemerintah ini tentu seperti mimpi buruk bagi tenaga honorer, pasalnya selama beberapa tahun penantian untuk menanti jaminan kesejahteraan, namun yang diharapkan justru berbanding terbalik dengan yang apa yang diharapkan.

Pemerintah mengatakan bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer memang sudah diatur dalam UU, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo bahwa penghapusan pegawai non-ASN atau honorer ini merupakan amanat UU No. 5/2014 tentang ASN. Penghapusan ini juga mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasal 96 itu menyebutkan bahwa Pegawai non-ASN yang bertugas di Instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan. Pngangkatan harus dilakukan jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. PP No. 49/2018 diundangkan pada 28 November 2018, maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK, kata Tjahjo (Republika.co.id). Ini berarti tidak boleh ada lagi pegawai non-PNS atau honorer di stiap instansi pemerintahan.

BACA JUGA  Persepsi Tentang Dilema Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Gorontalo

Selain sudah di amanatkan dalam UU penghapusan tenaga honorer juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer . Sebab, selama ini tenaga honorer direkrut dengan sistem yang tidak jelas, sehingga mereka kerap mendapat gaji di bawah upah minimum regional (UMR) (Republika.co.id). Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah dengan dihapusnya tenaga honorer bisa meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer?

Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa pegawai honorer yang tidak memnuhi syarat atau tidak lolos seleksi CPNS dan PPPK, maka dapat diangkat menjadi pekerja alih daya (outsourcing). Namun, untuk menjadi pekerja alih daya (outsourcing) harus sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan karakteristik masing-masing Kementrian/Lembaga/Daerah (Republika.co.id).

Tentu kebijakan pemerintah ini jika diterapkan akan berdampak pada ratusan ribu tenaga kerja terutama guru honorer kehilangan pekerjaan yang ujung-ujungnya menimbulkan masalah sosial ekonomi, tidak hanya itu kebijakan ini juga akan berdampak pada proses belajar mengajar disekolah. Apalagi melihat tenaga honorer sangatlah banyak, dilansir keterangan resmi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB), pada tahun 201-2020, sebanyak 438.590 THK-II (tenaga honorer kategori II) mengikuti seleksi CASN (CPNS dan PPPK). Per Juni 2021 (sebelum pelaksanaan seleksi CASN 2021), terdapat sisa THK-II sebanyak 410.010 orang finance.detik.com).

Kalau kita telisik lebih dalam tampaknya kebijakan pemerintah ini seperti bukan ingin mensejahterakan tenaga honorer, tetapi lebih terlihat hanya terfokus menyelesaikan masalah penumpukan jumlah guru honorer agar tidak memberatkan tanggungan keuangan pemerintah pusat. Dengan berkurangnya tenaga honorer maka akan berkurang juga pembiayaan negara terhadap sektor pendidikan.

BACA JUGA  Gubernur Gorontalo Buka UKW Gratis Fasilitasi Dewan Pers di Gorontalo

Kebijakan ini mengindikasi lepas tangannya pemerintah pusat terhadap kebutuhan sekolah terhadap guru dan kebutuhan akan kesejahteraan guru.Ini juga mencerminkan rendahnya perhatian terhadap nilai sektor pendidikan bagi pembangunan SDM.

Inilah realitas hidup dalam sistem kapitalisme, kapitalis melahirkan manusia yang materealistik, yang memandang segala sesuatu dari standar untung dan rugi, begitupun antara pemimpin dan rakyat. Hubungan pemimpin dengan rakyat dalam sistem kapitalis adalah seperti penjual dan pembeli. Maka, sangatlah wajar jika tenaga honorer dianggap sebagai beban negara.

Pemimpin yang lahir dari sistem kapitalis juga tidak memperhatikan kebutuhan rakyat, terutama dalam hal ini pendidikan. Padahal pendidikanlah yang akan berkontribusi melahirkan generasi bangsa yang berkualitas dan bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Maka, wajarlah begitu mirisnya dunia pendidikan hari ini. Mulai dari pendidik yang tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan, yang akhirnya berujung tidak sungguh-sungguhnya para pendidik dalam membina generasi. Tak jarang kita melihat banyak pendidik yang bekerja sampingan demi memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Sehingga jangan heran pendidikan gagal membentuk generasi, akhirnya yang lahir hanyalah generasi yang tidak punya tujuan hidup, liberal, hedonis, dan hanya mengejar prestasi, eksistensi dan kepuasan pribadi sehingga tidak memiliki andil dalam masyarakat. Maka, kebijakan pemerintah untuk menghapus guru honorer bukan menyelesaikan masalah ketidaksejahteraannya guru honorer namun malah melahirkan masalah baru dan membuat masalah semakin runyam.

Jaminan Kesejahteraan Guru Honorer dalam Islam

Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak hanya mengatur masalah solat, puasa, zakat dan haji, namun Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan, muamalah dan uqubat.

BACA JUGA  Usia 12-17 Tahun Sudah Bisa Divaksin, Marten Minta Siswa Jangan Percaya Berita Hoaks

Islam sangat manaruh perhatian penting pada pendidikan, karena dalam Islam pendidikan adalah wadah untuk membentuk generasi muslim yang beriman dan bertakwa, generasi yang tidak hanya mampu memperbaiki dirinya namun mampu memperbaiki masyarakat.

Islam juga mewajibkan negara menciptakan lapangan kerja bagi setiap orang yang mampu bekerja agar dapat memperoleh pekerjaan ini berkaitan dengan hadist, Rasulullah SAW bersabda :
“Seorang imam adalah pemelihara, dan pengatur urusan umat (rakyat); ia akan diminta pertanggungjawabannya atas urusan rakyatnya.” (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dalam syariat Islam rekrutmen pegawai negara tak mengenal istilah honorer, karena mereka akan direkrut sesuai kebutuhan reel negara. Negara akan menghitung jumlah pekerja yang diperlukan untuk menjalankan semua pekerja administratif maupun pelayanan dalam jumlah yang mencukupi. Seluruh pekerja dalam Islam diatur sepenuhnya di dalam hukum ijarah atau kontrak kerja dengan gaji yang layak sesuai jenis pekerjaan. Hal ini seperti yang pernah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, gaji para pegawai Negara ada yang mencapai 300 dinar atau setara Rp. 114. 750.000. Hal ini ditopang dengan sistem keuangan dalam Islam yang berbasisis baitul mal. Dalam baitul mal terdapat pos kepemilikan negara yang bersumber dari harta fai, kharaj, jizyah, ghanimah, usyur, dan sejenisnya. Demikianlah Islam mampu menyelesaikan masalah tenaga honorer yang tidak akan pernah bisa selesai dalam sistem kapitalisme. Wallahu’alam bishawab.[]

*) Penulis adalah Mahasiswa
Jurusan  PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah), Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo)