Pemprov dan Deprov Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2022

Gorontalo, Medgo.ID — Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD Provinsi Gorontalo, menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS), pada perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022.

KUA-PPAS APBD 2022 tersebut, disepakati dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Paris RA Jusuf, di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo ke-91, Senin (12/9/2022).

Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 diperkirakan semakin terakselerasi dari capaian pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2021 dan triwulan I tahun 2022.

BACA JUGA  Gubernur Gorontalo Resmi Lantik Anas Jusuf Bupati Boalemo

“Akselerasi perekonomian pada 2022 diperkirakan akan didorong oleh semakin membaiknya beberapa faktor positif, dari sisi permintaan dan penawaran seiring dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi,” terang Penjagub Hamka

Berdasarkan hal itu, Hamka menyebutkan ada enam hal yang menjadi fokus perubahan APBD tahun 2022. Tiga diantaranya adalah Pembiayaan belanja operasional di Blud RSUD Hasri Ainun Habibie. Penyelesaian infrastruktur yang dananya berasal dari PEN, serta pembayaran hutang PEN TA 2020 dan 2021 kepada pihak ketiga.

BACA JUGA  Paripurna KUA-PPAS 2023, Begini Harapan Pedro Bau

Selain itu, lanjutnya, yang menjadi perubahan asumsi dasar pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada KUA-PPAS antara lain, total pendapatan daerah yang turun sebesar Rp1,7 Miliar dari APBD induk sebesar Rp1,757 triliyun. Sedangkan total belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp524 miliar atau 30,17 persen, dari semula sebesar Rp1,73 triliyun menjadi sebesar Rp2,26 triliyun.

BACA JUGA  DPRD Kembali Gelar Lanjutan Pembahasan KUA-PPAS 2023

“Dengan demikian, dapat disimpulkan perubahan ini sangat diharapkan mampu memperbaiki stabilitas ekonomi daerah,” tandasnya

Pendatanganan kesepakatan KUA-PPAS tahun 2022 ini, turut disaksikan seluruh ketua dan anggota fraksi DPRD, serta pimpinan OPD dilingkup Pemprov Gorontalo. (**)