Pedro Minta Bupati Copot Kepala ULP Bonebol, Segera di Eksekusi dan Amputasi

Bonebol, Medgo.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango meminta Bupati Hamim Pou agar segera mengevaluasi dan mencopot Kepala ULP Unit Layanan Pengadaaan Bone Bolango.

Hal ini di sampaiakan Wakil Ketua DPRD Bone Bolango Zainudin Pedro Bau dalam  Rapat Paripurna yang dihadiri Bupati Bone Bolango, Selasa (29/11)

“Saya mengingatkan kembali catatan dan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) pada pembahasan anggaran kemarin, untuk mengevaluasi dan melakukan pencopotan Kepala ULP dan Pokjanya yang tidak profesional kalau perlu sapu bersih,” tegas Pedro

BACA JUGA  Rapat Pembahasan RKA 2023, Begini Harapan Wakil Ketua Pedro Bau

Permintaan itu, Pedro menjelaskan bahwa hal ini berdasarkan laporan, temuan fakta dan data di lapangan, dimana carut marutnya dan lambanya pengerjaan infrastruktur pada hal ini sudah  akhir tahun

Menurut Pedro, seharusnya eksekusi pengerjaan infrastruktur tercapai tepat waktu dan tidak lamban.  Apalagi, pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab dari ULP, sehingga profesionalitas kinerja ULP menjadi taruhan.

Sebab, kata Pedro, tugas utama ULP itu memastikan proyek dikerjakan oleh penyedia yang profesional, memiliki kemampuan SDM dan kepemilikan sumber daya peralatan serta financial yang mumpuni.

BACA JUGA  Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha Segera Dijadikan Perda

“Ini kami melihat kualitas pengerjaan juga di bawah rata-rata. malah  ada kontraktor yang sudah tidak mampu akhirnya di take-over oleh kontraktor lain salah satunnya pekerjaan jalan ruas Botupingge,”

“Ya masih bagus kalau ada yang mau men-take over. Banyangkan kalau tidak ada mau
Ini terjadi ini karena pemenang tender diambil pada tawaran terendah dan dukungan alat  hanya sekedar formalitas,” tutur Pedro

BACA JUGA  Meninggalnya Mahasiswa Fakultas MIPA UNG, Dimata Dosen: Anak Santun dan Baik

Untuk itu, Ketua DPD Partai Golkar ini, meminta OPD terkait agar bekerja untuk mengawasi kualitas pengerjaan yang harus sesuai dengan kontrak. Jika tidak sesuai, maka silakan diberikan sanksi.

“Saya mewanti wanti jika tidak segera di amputasi dan di eksekusi ketidak profesionalan ULP ini akan sama dengan masalah PDAM yang bisa merembet dan menyeret kemana mana,” tandasnya. (IH)