Komisi A DPRD Kota Gorontalo Minta Dinas Sosial Transparan Dalam Penyaluran JPS

45
Arifin Miolo Anggota Komisi A DPRD Kota Gorontalo.

Kota Gorontalo – Anggota DPRD Kota Gorontalo, Arifin Miolo menilai Dinas Sosial dan Pemerintah Kelurahan tidak teansparan soal penanganan bantuan Jaring Pengaman Sosial.

Fenomena tersebut menyusul begitu banyaknya laporan dan aduan masyarakat yang ditujukan kepada DPRD, baik secara personal maupun secara kelembagaan.

“Banyak laporan dan aduan yang masuk ke DPRD. Mereka yang seharusnya menerima, justru tidak diakomodir dalam penyaluran bantuan,” kata Arifin saat diwawancarai Wartawan di ruang Komisi Dekot Gorontalo, Senin (11/05).

Dirinya menyampaikan pernyataan keras tersebut karena mengingat bahwa masyarakat Kota Gorontalo sebagian besar terkena dampak Covid-19.

“Makanya jangan sampai pihak Dinas Sosial dan Kelurahan hanya main-main dengan ini. Ini jangam dianggap enteng. Ini persoalan nyawa dan keselamatan manusia.,” tegasnya.

“Yang kita tangkal sekarang ini adalah penyebaran Covid-19. Tapi kalau kondisinya sekarang ini, ada ancaman kelaparan bagi warga yang tak mendapatkan sentuhan bantuan sama sekali,” urai Arifin menambahkan.

Dengan tidak transparannya Dinas Sosial dan Kelurahan, kata Arifin, mengindikasikan bahwa ada yang ditutup-tutupi. Padahal, penyaluran bantuan yang transparan akan menutup potensi kecurigaan masyarakat.

“Kalau transparan, pasti tidak ada kecurigaan,” imbuhnya.

Dirinya meminta, baik Dinas Sosial dan Pemerintah Kelurahan agar mengumumkan secara terbuka soal data dan jumlah penerima semua jenis bantuan.

“Berapa total jumlah warga, berapa yang terdampak, berapa jumlah penerima PKH, BPNT, BLT, dan penerima bantuan pangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, serta jumlah jenis bantuan lainnya, seperti bantuan dari BASNAS dan lain-lain,” urainya.

Data tersebut  yang kemudian harus dipajang dan dipampang di papan-papan pengumuman di kelurahan dan Dinas Sosial, agar bisa dijamin transparansinya, meskipun itu juga masih kurang maksimal.

“Tapi paling tidak, pemerintah dapat melakukan penyaluran secara transparan,” pungkasnya.## (Hans).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here