Keterlibatan Perempuan Dalam Politik

Oleh : Ayulinda Djufri S.sos

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo,  Darda Daraba menyebutkan peran perempuan dalam posisi strategis pengambil keputusan masih sangat minim.

Menurutnya, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan, agar perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki laki dalam semua aspek kehidupan.
Untuk itu, pak Darda berharap diskusi yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bisa menjadi jawaban dan solusi, agar pembangunan berkeadilan gender di daerah bisa terwujud, yang hadir ini 90 persen perempuan, saya harap hasil diskusi ini bisa melahirkan solusi bagi kesetaraan gender,” harap Darda.

Diskusi Kesetaraan Gender tentang kepemimpinan perempuan di bidang politik dan hukum dalam perspektif hukum adat masyarakat Gorontalo dihadiri Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik Hukum, Kementerian PPPA, Dermawan, Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie sebagai pemateri, Ketua Dewan Adat Gorontalo, dan serta para akademisi.

Hal ini kemudian diperkuat dengan Bawaslu RI yang mengapresiasi kerja keras para perempuan pengawas pemilu dalam mengawal gelaran pemilu di tahu 2019 lalu. Menurutnya menjadi pengawas pemilu membutuhkan keberanian dan integritas yang kuat. Maka keberadaan kaum hawa sebagai pengawas pemilu menunjukan bahwa perempuan mampu bersaing dengan laiki-laki ucapnya dalam acara konsolidasi nasional perempuan pengawas pemilu se-Indonesia di Gambir Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

BACA JUGA  Pemilu 2024 Diharapkan Tak Sekedar Menjadi Ajang Perebutan Kekuasaan

Salah seorang anggota Bawaslu berpandangan pendidikan politik perempuan merupakan upaya penting untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik kaum hawa karena representasi perempuan dalam bidang politik masih jauh dari yang diharapkan.

Akankah Partisipasi Perempuan Menyolusi segala kersoalan Krusial?

Para perempuan memfokuskan perjuangan politik mereka pada tiga hal, diantaranya Isu seputar kepemimpinan perempuan dalam kekuasaan, tuntutan kuota perempuan dalam parlemen, serta tuntutan independensi hak suara perempuan dalam pemilu. Berdasarkan laporan Women in Politic Map 2020, 25 tahun pasca-Deklarasi Beijing, dunia masih miskin perempuan pengambil keputusan. Hanya ada 10 kepala negara perempuan (6,6%) dan 12 kepala pemerintahan perempuan (6,2%). Kepemimpinan perempuan dan partisipasi setara merupakan kunci demokrasi yang dianggap prasyarat capaian pembangunan berkelanjutan.

Namun sayang faktanya dengan adanya perempuan dalam kursi kepemimpinan dan parlemen tidak menunjukkan keberpihakan pada visi perlindungan perempuan. Bahkan dengan angan-angan agar perempuan tidak terdiskriminasi justru sebaliknya, semakin bertambahnya eksploitasi perempuan hingga tak mampu membendung persoalan krusial terkait perempuan, jangan sampai ini hanya gelaran seremonial semata.

BACA JUGA  Hadapi Pemilu 2024, Golkar Bone Bolango Pastikan Mesin Partai Sudah Berjalan

Bersuara untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, tetapi perempuan tetap terus menjadi korban dalam demokrasi, sekadar menjadi sasaran empuk Barat agar berada dalam tampuk kekuasaan.

Hal ini disebabkan berbagai faktor yang bermuara pada sistem kehidupan yang diterapkan saat ini. Perempuan seolah menjadi alat untuk memuluskan kepentingan pemilik modal. Pada akhirnya, kepentingan para oligarki yang dimenangkan bukan keberpihakan pada kepentingan perempuan. Nasib perempuan akan tetap terpinggirkan, bahkan legal atas nama UU.
Saat ini, demokrasi mengharuskan adanya sistem perwakilan, yakni menampung aspirasi individu-individu rakyat dalam masyarakat dan wakil-wakil mereka mempresentasikannya di parlemen.

Dari sini, terlihat jelas paradigma demokrasi memiliki pemahaman politik yang selalu diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi, sehingga ide politik perempuan dalam kacamata demokrasi selalu diarahkan agar kaum perempuan mampu berkiprah di elite kekuasaan dan lembaga legislasi.

Minimal memperjuangkan aspirasinya sendiri secara independen tanpa pengaruh maupun tekanan pihak mana pun. Padahal kenyataanya tetap jauh dari harapan bahwa keberadaan perempuan dalam ranah politik nyatanya tak mampu membentengi persoalan perempuan secara menyeluruh. Lalu bagaimana posisi perempuan sebenarnya??

BACA JUGA  Ini Sosok Hamim Pou Dimata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel

Hakekat Kedudukan Perempuan Yang Sebenarnya

Islam tegas melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan kekuasaan dan pemerintahan. Rasulullah SAW, bersabda, “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada perempuan.” (HR Bukhari)

Islam tidak memandulkan peran politik perempuan. Islam justru memperbolehkan partisipasi politik dalam batas-batas yang ditetapkan syariat. Bahkan Perempuan boleh menjadi anggota partai politik dan melakukan muhasabah lil hukkam, serta memilih pemimpin. Perempuan juga diperkenankan menjadi anggota Majelis Umat yang merupakan lembaga perwakilan umat.

Tidak perlu dengan adanya kesetaraan gender, kesejahteraan perempuan pun dijamin oleh Islam. Syariat benar-benar telah memuliakan, melindungi, dan memberikan keadilan bagi perempuan selama periode yang panjang dalam kepemimpinan Islam.

Jika butuh bukti, bukan sekadar janji, mari bersama ikut dalam perjuangan mengembalikan kepemimpinan Islam yang dengan itu perempuan terpenuhi hak dan kewajibannya secara utuh. karena telah tercatat dalam sejarah kegemilangan Islam berbagai bukti penerapan syariat yang menjadikan perempuan terhormat. Bukan tipu-tipu sebagaimana dambaan dalam demokrasi, melainkan janji pasti Allah yang tidak pernah diingkari.[]

*) Pemerhati Politik,  alumni jurusan manajemen Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo