Opini  

Kekerasan Seks Anak Meningkatnya, Ditengah  Kota Layak Anak

Oleh : Andini M Rahim, S.Pn

KASUS kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi. Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara kasus penyekapan terhadap remaja putri berinisial NAT (15 tahun) pada Senin (19/09/2022). NAT dieksploitasi dengan dijadikan pekerja seks komersial selama 1,5 tahun (Republika, 19/09/2022). NAT dijebak dengan dalih utang sebesar Rp35 juta (Beritasatu, 18/09/2022). Selain kasus tersebut, ada sebanyak 32 kasus kekerasan terhadap anak di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang ditangani oleh lembaga Save The Children (Tempo, 13/09/2022).

Di Kota Padang, dua bocah perempuan kakak beradik berusia 9 dan 5 tahun menjadi korban pencabulan dan perkosaan justru oleh anggota keluarga intinya, yaitu kakek, paman, dan 3 kakaknya yang berusia belasan tahun, serta 2 tetangganya.

Di Bandung, polisi menangkap DND (17), siswa kelas XII SMA, pembunuh dan pemerkosa AR, bocah perempuan 10 tahun. Publik di Malang juga dikejutkan dengan video viral berisi penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang siswi kelas 6 SD berusia 13 tahun.

Belakangan terkuak, siswa yang tinggal di panti asuhan itu tidak hanya dianiaya tapi juga mengalami pencabulan. Semua pelakunya masih berstatus anak secara usia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) mencatat ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) sepanjang 2021, sebanyak 7.004 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan seksual (Kompas, 24/03/2022).

Kemenpppa juga melakukan Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja. Hasilnya, ada 4 dari 100 laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual. Sementara itu, 3 dari 100 laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya (Kompas, 24/03/2022).

BACA JUGA  Partisipasi Politik Masyarakat Di Desa Kaidundu Barat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19

Kasus kekerasan terhadap anak makin banyak terjadi dengan beragam modus. Padahal semakin banyak kota/ kabupaten yang didaulat sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Di Gorontalo pun demikian. Dimana pemerintah Gorontalo kota telah menerima penghargaan prestisius dari pemerintah pusat atas upaya serius pemerintah dalam mewujudkan kota Gorontalo sebagai Kota Layak Anak. (Gorontalokota.go.id, 05/08/2022)
Begitupun dengan Kabupaten Gorontalo di Tahun 2022 kembali beroleh apresiasi penghargaan Kabupaten layak anak tingkat Madya. Penghargaan ini pun karena daerah dinilai memiliki komitmen tinggi memenuhi hak dan perlindungan anak. (Gorontalokab.go.id, 22 Juli 2022).

Seharausnya dengan semakin banyak KLA, bahkan Gorontalo sedniripun telah mendapatkan pengharaan menjadikan kasus kekerasan terhadap anak menurun. Akan tetapi, kondisinya tidak demikian, kekerasan terhadap anak terus meningkat dengan beragam modus pelaku.

Setelah dilaksanakannya wawancara langsung dengan stakeholders terkait, diketahui bahwa masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Gorontalo dengan jumlah 26 kasus dan 20 kasus di Kota Gorontalo dari Januari hingga Juni 2022. Mayoritas kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak.(Gorontalo.kemenkumham.go.id, 25 Juli 2022).

Begitupun dengan data hasil penelusuran salah satu media di Gorontalo yang langsung mengunjungi Pengadilan Negeri Gorontalo. Tercatat sebanyak 14 kasus terkait perlindungan anak mulai dari kekerasan hingga pelecehan seksual masuk ke meja hijau. “Mulai Januari hingga bulan Juli ini totalnya 14 kasus perlindungan anak divonis,” sesuai keterangan tercantum di SIPP Pengadilan Negeri Gorontalo, Selasa (19/7/2022). Itu belum termasuk yang masih ditangani pihak Kepolisian dan belum dilimpahkan ke pengadilan.

KLA saja Belum Menjadi Solusi
Semakin marak dan beragamnya kasus kekerasan terhadap anak menjadikan upaya memperbanyak KLA bukanlah solusi yang tepat. Hal ini nampak karena banyak dari kota yg d targetkan menjadi KLA lebih fokus terhadap urusan administratif agar menang lomba dan mendapatkan penghargaan, sehingga tidak terfokus pada perlindungan anak. Anak cenderung menjadi objek di kabupaten/kota layak anak, bukan sebagai subjek kebijakan.

BACA JUGA  Ditengarai Sebagai Wahana Penularan Wabah Covid-19, Pemprov Gorontalo Tutup Aktifitas Pertokoan

Disisi yang lain, upaya pencegahan kekerasan pada anak pun tidak dilakukan. Seperti gerakan untuk membangun ketahanan keluarga melalui pendidikan kepribadian anak, pembinaan keagamaan terhadap anggota keluarga, dan pembentukan lingkungan sosial dalam rangka melindungi anak.

Sehingga kondisi ini mengindikasikan sebagai penyebab mandulnya KLA dalam upaya memberikan jaminan sistem keamanan yang dibutuhkan anak, sehingga berdampak pada kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Sistem Terbaik Pelindung Anak
Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada orang tua yang harus dijaga, dilindungi dan dipenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam skala lebih besar lagi, anak adalah aset dari sebuah negara, karena mereka adalah generasi yang akan melajutkan estafet kepemimpinan sebuah negara. Sehingga, kualitas anak bukan hanya menjadi tanggung jawab individual setiap orang tua, akan tetapi menjadi tanggung jawab penuh negara.

Dalam menjalankan fungsi ini, negara wajib menerapkan sistem yang berpengaruh dalam secara langsung terhadap perlindungan anak, seperti sistem pendidikan, sistem ekonomi dan sistem sanksi secara komprehensif.
Sistem yang dimaksud tentu bukan sistem sekulerisme sebagaimana yang ada sekarang, yang mengakibatkan sistem pendidikan menjadi liberal, sistem ekonomi menjadi kapitalistik dan sistem sanksi cenderung oportunis dan tebang pilih. Sehingga menimbulkan berbagai masalah termasuk gagalnya program perlindungan terhadap anak.

Sistem yang terbaik adalah sistem yang berasal dari Sang Pencipta Allah SWT yakni sistem Islam. Sebagai sebuah sistem dalam rangka pengurusan terhadap urusan masyarakat, Islam mempunyai dua upaya. Yakni upaya preventif (mencegah) dan upaya kuratif (Pengobatan). Upaya preventif yang dilakukan negara adalah dengan menerapkan sistem pendidikan dan ekonomi Islam secara kaffah.

BACA JUGA  Efek Jera Hukuman dan Budaya Malu, Efektif Berantas Koruspi

Sistem pendidikan Islam akan mengajarkan anak tentang konsep keimanan yang kokoh sehingga anak bisa memilah dan memilih perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela sebagai konsekuensi keimanannya. Anak juga diajarkan tentang melindungi diri dari kemungkinan orang jahat, menutup aurat secara sempurna, mengajarkan pergaulan dengan teman agar tidak terjadi bullying, mengajarkan cara berteman yang baik dan tidak memukul atau menzalimi orang lain, dan sejenisnya.

Sistem ekonomi Islam memiliki konsep bahwa negara memenuhi semua kebutuhan tiap individu rakyat, mulai dari kebutuhan primer dan sekundernya. Para lelaki dewasa dibukakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga fungsi nafkah dalam keluarga tetap berjalan. Harapannya, dengan terpenuhi kebutuhan pokok rakyat akan bisa meminimalkan angka kriminalitas, termasuk kekerasan terhadap anak.

Sedangkan upaya kuratif negara melalui sistem sanksi dalam Islam, maka negara akan menerapkan sanksi tegas kepada pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak sehingga menimbulkan efek jera (zawajir). Hukum Islam yang diterapkan oleh negara akan dapat menebus dosa manusia di akhirat (jawabir).

Adanya KLA tanpa diterapkan ketiga sistem tersebut akan mandul karena bukan didasarkan ketakwaan individu dan kering dari rasa iman dan takut kepada Sang Pencipta. Para pelakunya tidak takut dosa dan menganggap akhirat itu sesuatu yang jauh, serta agama tidak perlu ikut campur dalam urusan hidup bermasyarakat (sekuler).
Oleh karena itu, kita perlu sistem Islam yang kafah diterapkan oleh sebuah negara, sistem yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunah yang dipimpin oleh seorang pemimpin (khalifah) yang amanah. Wallahualam.[]