Boalemo, MEDGO.ID – Kantor Bupati Boalemo kembali di demo belasan orang yang mengatasnamakan Jampi, menolak pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-Voting tahun 2022, dan kembali pemilihan kepala desa ke sistem manual.
Ungkap orator Jampi Elias Dukalang di kantor bupati, e-Voting juga katanya tidak melahirkan sistem demokrasi yang ada di desa justru hanya menghamburkan uang rakyat, jika dana 1,1 milyar untuk e-Voting kita gunakan untuk membangun perumahan rakyat yang membutuhkan pastinya itu lebih tepat.
Setelah orator secara bergantian, akhirnya massa jampi diterima oleh Sekretaris Daerah Sherman Moridu dampingi Sekretaris Dinas Sosial dan PMD Mohamad Yamin Alim, Kadis Satpol PP Agusparman Nahu, Kakan Kesbang Asni Jusuf, Kabag Hukum dan mewakili Kapolres Boalemo, diruang vicon kantor bupati, Kamis (8/9/2022).
“Apa yang disampaikan oleh massa Jampi kepada pemerintah daerah sesuatu yang sangat luar biasa, untuk melihat kondisi pemilihan kepala desa yang efisien walau pun pemerintah daerah telah melaksanakan Pilkades secara e-Voting sudah tiga kali, baik di tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2019, namun di tahun 2022 memperoleh kajian yang perlu di diskusikan bersama,” jelas Sekretaris Daerah Sherman Moridu.
Kami sangat memaklumi apa yang disampaikan oleh massa Jampi di masa pandemi ini dan kami juga sedang berusaha pemulihan ekonomi daerah, namun dari massa jampi masih berpikir efisiensi dan efektivitas mengenai pelaksanaan pilkades, untuk atas nama pemerintah daerah kami sampaikan terima kasih.
Mudah-mudahan ini dapat dimaklumi, apa lagi dalam pelaksanaan pilkades scara e-Voting ada regulasinya dan mari kita melihat kembali regulasi yang ada supaya kita bisa sepaham baik dari sisi regulasi mau pun anggarannya, apakah tahapan pemilihan e-Voting sementara berjalan bisa digunakan ataukah kembali pada sistem manual.
Dan keberadaan kami disini bukan sendiri namun yang perlu dilihat keberadaan bupati serta keberadaan DPRD, sebab mereka yang bisa menentukan apakah bisa kembali kepada sistem manual atau e-Voting yang tahapannya sedang berjalan.
Hingga berita ini terbit antara pemerintah daerah melalui sekretaris daerah maupun massa jampi masih belum sepakat mengenai sistem manual seperti desakan massa jampi. (Adv).
