Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK, Banyak Mengundang Multi Tafsir di Masyarakat

GORONTALO, MEDGO.ID — Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 18/PUU-XVIII/2019 tanggal 6 Januari 2020 mengenai Judicial review Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 15 ayat (2) dan ayat (3).

Hal ini banyak mengundang multi tafsir dimasyarakat terkait prosedur atau mekanisme penentuan kesepakatan cindera janji (Wanprestasi) dan mekanisme proses eksekusi jika amar putusan MK tidak dipenuhi.

Dalam perbedaan tersebut dapat mempengaruhi atau menyulitkan proses eksekusi objek jaminan fidusia yang nantinya akan berdampak terhadap perekonomian.

BACA JUGA  Cegah Katarak Dari Dini, Pemkot Lakukan Penanganan Dari Hulu ke Hilir

Bagi pelaku usaha pembiayaan selaku kreditor tidak mudah lagi bagi mereka menanggung risiko kerugian. Pada posisi debitor, putusan MK itu mungkin menjadi solusi atas problem hak konstitusional melindungi hak mereka dari kesewenang-wenangan cara penagihan atau penarikan.

Oleh karena itu Wakil Ketua DPRD Bone Bolango Zainudin Pedro Bau, mengapresiasi Bimtek ini yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.

BACA JUGA  Tok !!! 55 Desa dan 5 Kecamatan Bone Pesisir Sah Jadi Satu Kabupaten

Lanjut Pedro, untuk memperjelas kepastian putusan ini sehingga bisa meminimalisir konflik. Karena pada dasarnya keputusan MK tersebut memiliki tujuan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak sepanjang sejalan dengan amar putusan MK yang dimaksud.

“Kreditur dapat mengeksekusi jika sudah memenuhi 2 (dua) syarat secara kumulatif, yaitu pertama adanya kesepakatan tentang telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) dan kedua yaitu Pemberi Fidusia (debitur) dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi,”tandasnya

BACA JUGA  Nasir Giasi Terpilih Ketua DPD Golkar Pohuwato, SM Calon Gubernur Gorontalo

Acara yang dihadiri dari DPRD, masyrakat , notaris Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Lembaga Pembiayaan, dan Akademisi, harapannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berdaya guna pada masyarakat Gorontalo.

“Saya berharap bimtek ini dapat meningkatkan efektifitas pemberian pemahaman kepada masyarakat dan para pihak di gorontalo tentang Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia pasca Putusan MK, serta Peraturan Menteri Hukum HAM Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia,”pungkasnya.(IH)

Tinggalkan Balasan