Inspektorat Gorut Buka Ruang Bagi Masyarakat Terkait Keganjalan Pembangunan Desa

Gorut MEDGO.ID – Dalam mempercepat progres program pembangunan desa, khususnya desa yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, Inspektorat Gorut membuka ruang kepada masyarakat terkait dengan-

progres percepatan pembangunan, menyangkut banyak hal yang harus dipertanyakan termaksud dalam penggunaan anggaran dana desa, mengingat alokasi yang diberikan-

BACA JUGA  Pemda Gorut  Siapkan Perda Untuk Pengelolaan Parawisata

adalah uang negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh aparat desa yang mengelola dana desa sesuai perencanaan pembangunan, yang transparan dan akuntabilitas.

Inspektur pembantu wilayah 1 (Irban), Rachmat S. Thori, dalam sambutannya mengatakan, ketika ada temuan-temuan untuk segera ditindak lanjuti, dan bagi masyarakat Inspektorat Gorut membuka ruang-

BACA JUGA  Bupati Gorut Indra Yasin Pimpin Rakor Bersama Forkopimda Bahas Tentang Pengaman Mudik.

terkait pembangunan hal-hal yang harus dipertanyakan, hal tersebut disampaikannya pada saat kegiatan penyuluhan hukum-

yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) pada hari Senin, (29/12/2021).

BACA JUGA  Pemdes Langge Salurkan Bantuan Beras PPKM Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid

“Kami membuka ruang kepada masyarakat, melihat pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa ada mengalami hal-hal yang perlu dipertanyakan, itu secara regulasinya masyarakat-

segera menyampaikan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), itu yang akan menjembatani apa yang dirasakan oleh masyarakat, apakah ada keganjilan dengan aparat desa.” tegasnya.

BACA JUGA  Kades Molsel Gorut Apresiasi Kegiatan Edukasi Jamkesta Dinkes Gorut

Lanjut Rachmat, ketika memang itu tidak menemui jalan yang menurut masyarakat desa tidak memuaskan, maka bisa naik statusnya melaporkan ke Kecamatan.

Inspektur pembantu wilayah 1 (Irban), Rachmat S. Thori. (Foto: Inong)

“Kalau seandainya pun Kecamatan agak susah, jadi bisa langsung ke aparat pengawas internal pemerintah. Jadi jangan dulu ke APH (Aparat Penegak Hukum), artinya ada hal-hal yang mungkin kita bisa-

bicarakan, dalam artian mungkin itu cuma salah pemahaman. Jadi kalau BPD dan Kecamatan sudah tidak bisa menyelesaikan masih ada aparat pengawas internal Pemerintah.” jelas Rachmat.

BACA JUGA  Bupati Gorut Indra Yasin Tinjau Pengerjaan Jogging Track Depan Kantor Bupati

Dirinya berharap kepada masyarakat, ketika terjadi permasalahan dan sudah tidak bisa ditangani oleh BPD maupun Kecamatan, jangan dulu-

dilaporkan ke APH, sebab menurut Rachmat, kalau sudah sampai keranah APH, persoalannya akan semakin panjang.

BACA JUGA  Demi Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Pemdes Molingkapoto Salurkan BLT Kepada 86 KPM Tahap 9

“Saya beri contoh, ketika dia bermasalah dia memakai uang dana desa, ketika dilaporkan dia kena hukuman badan. Nah, pada intinya Inspektorat itu bagaimana caranya mengembalikan dulu anggaran yang dipakai agar supaya bisa dirasakan oleh masyarakat,-

BACA JUGA  Pemdes Tolango Bangun Posko PPKM Skala Mikro, Untuk Informasi Dan Penanggulangan Covid-19

nah kalau sudah di APH sudah susah dia untuk mengembalikan. Karena dia merasa ketika menjalani hukuman badan, ngapain lagi untuk di kembalikan. Jadi anggaran yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat, itu sudah tidak akan kembali.” tuturnya. (Inong)

Reporter: Suripno Ar. Onge

 

Tinggalkan Balasan