Ini Yang Disampaikan Wawali Ryan F.Kono Saat Rapat Paripurna Dekot

21

KOTA GORONTALO – Wakil Walikota Gorontalo Ryan F.Kono, menyampaikan Pidato Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kota Gorontalo terhadap Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A 2020. Senin (14/09)

Penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan merupakan satu rangkaian dalam proses penyusunan Anggaran yang telah didahului dengan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun 2020.

Perubahan APBD merupakan salah satu siklus dalam satu tahun perencanaan dan penganggaran.

Ryan F.kono membeberkan, perubahan Anggaran Belanja dapat dilakukan oleh suatu daerah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

“Pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;
Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
keempat keadaan darurat; dan kelima keadaan luar biasa,” ujar Ryan.

Ryan mengatakan, kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diperlukan guna merespon dan mengantisipasi perubahan asumsi yang diakibatkan oleh berbagai perkembangan yang terjadi.

“Perkembangan perekonomian Kota Gorontalo sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari perekonomian global, nasional maupun regional yang secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap kemampuan keuangan daerah,” lanjut Ryan.

“Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pertengahan Tahun 2020 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah,”pungkas Ryan.

Dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang menuntut perlunya dilakukan perubahan anggaran, baik yang disebabkan oleh peninjauan atas asumsi dasar yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta adanya saldo anggaran yang terjadi akibat dari kelebihan dari tahun yang lalu, yang digunakan untuk kegiatan tahun berjalan Kondisi ini juga diperparah oleh terjadinya bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Gorontalo dan sebagian Kota Gorontalo di tengah upaya menanggulangi wabah pandemi covid-19, mendorong perlunya pengajuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 yang X diawali dengan penyusunan dökumen Perubahan RKPD, setelah itu penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuni dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;

2. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijkan Umum Anggaran. Berbagai usaha dan upaya dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kota Gorontalo baik untuk penanganan wabah covid-19 maupun bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang sangat berdampak pada jalannya pemerintahan dan kemasyarakatan seperti yang telah disampaikan pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran beberapa waktu yang lalu menuntut Pemerintah Duerah bersama-sama;

3. Pengantar Nota Keuangan APBD Penubahan Tahun 2020 DPRD untuk segera melakukan tindakan cepat dan nyata dalam mengatasi segala dampak yang terjadi dalam masyarakat di Kota ini. Pimpinan dan Anggota Dewan , hadirin yang saya hormati, Selanjutnya, ijinkan saya menguraikan secara singkat tentang gambaran umum Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

A. PENDAPATAN
Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah pada APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020 disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2020. Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan faktor regulasi serta memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan Triwulan II disusun target pendapatan berdasarkan perkiraan yang terukur dan rasional, Pendapatan Daerah pada Tahun 2020 baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah secara keseluruhan dalam Anggaran Induk ditargetkan sebesar Rp 1.046.354.690.850,- pada Perubahan ini ditargetkan kembali sebesar Rp 971.252.928.580,- mengalami penurunan sebesar 7,18 % . Komponen Pendapatan Daerah berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp246.960.765.850,- dalam Rancangan Perubahan ini ditargetkan kembali Rp229.428.302.701 atau turun sebesar Rp 17.532.463.149 atau 7,10 %) Komponen ini berasal dari:

1.1. Pajak Daerah Pendapatan dari Pajak Daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp.82.400.000.000,- pada Rancangan Perubahan ini ditargetkan Rp.59.436.000.000,- turun sebesar 27.87 %.

1.2. Retribusi Daerah Pendapatan dari Retribusi Daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp34.879.500.000,- pada Rancangan Perubahan ditargetkan kembali sebesar Rp 26.016.870.000 atau turun sebesar 25,41 %. Komponen yang mengalami penurunan ini terutama bersumber dari Retribusi Jasa Umum berupa Retribusi Pelayanan kesehatan.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Komponen ini ditargetkan sama dengan penetapan Anggaran Induk yaitu Rp.4.500.000.000.

1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Komponen ini semula ditetapkan sebesar Rp. 125.181.265.850,- pada mik perubahan ditargetkan kembali Rp.139.475.432.701,- atau purth sèbesar 11.42 %. Komponen yang mengalami peningkatan berasal dari Penerimaan Pendapatan BLUD.

2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan bukan pajak) berupa bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil Sumber Daya Hutan Provinsi, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat tergantung dari Pemerintah Pusat. Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan mengalamí penurunan sebesar 7.97 % dari penetapan semula sebesar Rp.699.009.803.000,- menjadi Rp 643.329,899.629.-.

3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah vang berupa Hibah dari Pemerintah Pusat; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi pada Raneangan Perubahan ini mengalami penurunan sebesar 1,88 % dari penetapan Anggaran Induk sebesar Rp. 100.384.122.000,- menjadi Rp. 98.494.726.250,- Secara keseluruhan komponen ini mengalami penurunan tetapi komponen ini beroleh Bantuan Keuangan dari Provinsi dan adanya penambahan anggaran DID sebagai salah satu daerah yang berkinerja baik dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

B. BELANJA DAERAH
Perubahan Kebijakan Belanja yang signifikan adalah pertama penyesuaian terhadap Belanja Tidak Langsung berupa : Penyesuaian Belanja Pegawai; Penyesuaian belanja hibah; Belanja Bantuan Sosial; Penyesuaian Belanja Tidak Terduga, dan kedua adalah penyesuaian terhadap Belanja Langsung atas komponen belanja pada urusan Wajib Pelayanan Dasar, Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilhan dan Urusan Fungsi Penunjang serta Pergeseran antar rekening dalam satu kegiatan untuk memaksimalkan output dan outcome yang ingin dicapai yang terdapat pada beberapa kegiatan. Komponen Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan ini direncanakan sebesar Rp1.013.977.844.938,- mengalami penurunan sebesar 5,33 % dari penetapan anggaran induk yang sebesar Rp1.071.083.872.225-. Belanja Daerah ini terdiri atas : Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp.495.854.905.392,63,- naik 7.33 % dari Anggaran Induk Tahun 2020. Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp.518.122.939.545,37,- atau turun sebesar 14,94 % dari anggaran Induk Tahun 2020.
diarahkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Melihat keseluruhan komponen Belanja Daerah yang direncanakan dihadapkan dengan target atas total Pendapatan Daerah maka terdapat defisit anggaran murni pada rancangan Perubahan APBD Tahun 2020 sebesar Rp.42.724.916.358.- atau meningkat 72,77 % dibanding target Anggaran Induk sebesar Rp.24.729.181.375.

C. PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp.45.224.916.358,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya atau naik 26.58 %, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditargetkan kembali sebesar Rp. 2.500.000.000,- Atau turun sebesar 77,27 % sebagai akibat penundaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk pengelolaan Air bersih serta pengurangan penyertaan modal pada PT Bank SulutGo, dengan demikian pada komponen Pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp.42.724.916.358, Dengan demikian maka Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020 diajukan dalam posisi berimbang setelah Pembiayaan.

Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Sebelum mengakhiri Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020, ijinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan disetujuinya pengajuan Pinjaman Daerah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam angka pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebagai berikut : – Adanya Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomi Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta penyelamatan Ekonomi Nasional serta adanya PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya tarik investasi, kelancaran aktifitas dan pemulihan ekonomi Kota Gorontalo serta dapat merubah wajah kota sebagai Ibukota Provinsi Gorontalo. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemkot Gorontalo mendapat kesempatan untuk mengajukan permohonan proposal pinjaman daerah, dengan melampirkan Kerangka Acuan Kegiatan yang akan dianggarkan melalui dana pinjaman daerah dimaksud. Pemkot Gorontalo dalam hal ini mengajukan 12 (dua belas ) KAK dengan menyertakan rekomendasi dari Kementrian Dalam Negeri dalam hal perhitungan Rasio Kemampuan Daerah.

Pinjaman ini adalah tanpa bunga, yang akan diperhitungkan dengan dana transfer baik itu DAU atau Dana Bagi Hasil, Dari Pemerintah Pusat ke Daerah jumlah yang diajukan sebesar Rp. 600 Miliar dan masa pengembalian kurang lebih 8 (delapan) tahun. Dari sejumlah rencana yang tertuang dalam KAK beberapa diantaranya kita ajukan untuk bisa dianggarkan pada Tahun 2020 ini seperti Penataan JI Nani Wartabone, Penataan Pusat Jajan Kalimadu, Pengembangan Rumah Sakit Otanaha, Air Bersih dan Penataan Kawasan Pantai, tentunya dengan memperhatikan regulasi yang ada. Semoga upaya-upaya ini tewujud sesuai harapan kita semua.

Terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Tahun 2020 di hadapan Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo.(Ubay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here