Dinilai Tak Memberi Ruang Gerak, Pengurus FMIPA Tolak SK Rektor Terkait Aturan Ormawa

72
Ketua Senat Fakultas MIPA UNG, Abdul Rajik Polapa (Foto: Istimewa)

KOTA GORONTALO, MEDGO.ID – Mengungkung ruang gerak mahasiswa, Pengurus senat fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo, tolak surat keputusan (SK) rektor tentang syarat pimpinan dan pengurus ormawa.

Ketua umum senat fakultas MIPA, Abdul Rajik Polapa menjelaskan bahwa pada dasarnya organisasi kemahasiswaan merupakan sebuah organisasi yang mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler. Disinilah mahasiswa dibentuk untuk menjadi pemimpin.

Tentu sebagai organisasi mahasiswa segala gerak harus tetap sesuai dengan koridor AD/ART yang disetujui oleh semua anggota dan pengurus organisasi tersebut.

pada tahun 2019 itu Rektor UNG menerbitkan SK Rektor dengan No.1070/UN47/KM.O5.03/2019 tentang syarat pimpinan dan pengurus ormawa. SK ini disinyalir akan mengekang ruang ekspresi mahasiswa dalam berorganisasi.

BACA JUGA  Di Tengah-Tengah Perhelatan Wisuda, Mahasiswa UNG Berunjuk Rasa

“Kami menduga adanya indikasi pihak rektorat yang berupayah melakukan kontrol lebih dengan menggunakan peraturan tersebut,” kata Abdul Rajik.

Lanjut Abdul Rajik, SK Rektor yang diterbitkan pada tahun 2019 itu berakibat pada kocar-kacirnya kepengurusan ormawa tahun 2020, sebab banyak mahasiswa yang tidak bisa masuk dalam struktural pengurus hanya karena persoalan syarat-sayarat yang menjadi ketentuan.

bila ditelisik lebih dalam, Kata Abdul Rajik, SK Rektor yang mengacu pada pedoman umum organisasi mahasiswa  bertentangan dengan UU PERMINDIKBUD NO 155 Tahun 1998 pada Bab III : Pasal 6 dan Bab IV : Pasal 7 .

Oleh karena itu, kami dengan tegas menolak SK rektor dengan tiga point yakni:

BACA JUGA  Usai Melewati Seleksi Calon Bintara Polri, 262 Putra Putri Gorontalo Di Nyatakan Lulus

1. Tolak point tentang IPK Sebagai Syarat Pimpinan dan Pengurus Ormawa.

2. Tolak Point Tentang tidak adanya nilai D & E sebagai syarat pimpinan dan pengurus ormawa.

3. Tolak Mubes Yang Terkesan Buru-buru dan Tidak Sesuai Dengan tenggang masa jabatan.

4. Tolak Mekanisme Pemilihan Pimpinan Ormawa (HMPS, HMJ, SENMA, UKM, BEM) Secara E-Voting.

Selain itu, harusnya Rektor mempertimbangkan dan mengacu pada Permendikbud yang mengatur tentang pedoman ormawa.

Pada permendikbud Bab III, Pasal 6 tersebut, Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggung jawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan/atau yang mengatasnamakan perguruan tinggi.

BACA JUGA  Pemerintah Bone Bolango Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bonebol Sayang Manado

Sedangkan pada Bab IV : Pasal 7 Point (2) bahwa Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.

“Kami berharap agar aspirasi ini bisa direalisasikan untuk memperoleh kebijakan yang baik dan benar dari Rektor dan Wakil Rektor III (WR III) yang membidangi bagian kemahasiswaan UNG, agar tidak ada lagi persoalan-persoalan di kampus peradaban kita (UNG),” harap Abd. Rajik.

“Harusnya ada lokakarya tentang perumusan aturan ormawa kampus dengan menghadirkan semua pengurus ormawa. kemudian draf hasil lokakarya tersebut di ajukan ke rektor untuk di telaah dan dijadikan aturan,” imbuhnya. (Arlan)

Ucapan Selamat Puasa Rektor UNG Dr Eduart Wolok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here