Cipayung Plus Gorontalo Utamakan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Setiap Kegiatan

33
Cipayung Plus menggelar dialog publik pembahasan Omnibus Law dengan menerapkan protokol kesehatan (Foto: Arlan)

KOTA GORONTALO, MEDGO.ID – Kelompok Cipayung Plus Gorontalo terapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 saat melaksanakan dialog publik tentang Omnibus Law, demokrasi dan otonomi daerah.

Kegiatan yang di laksanakan oleh kelompok organisasin HMI, KAMMI, KMHDI, GMNI, GMKI, IMM dan EW LMND ini di ikuti sebanyak seratus lebih peserta yang terdiri dari Bem Se Provinsi Gorontalo dan para anggota cipayung plus gorontalo. Sabtu, (21/11/2020) di Hotel Eljie Kota Gorontalo.

Ketua KAMMI, Ahmad Randi menjelaskan bahwa Penerapan protokol kesehatan pada kegiatan tersebut merupakan satu bentuk dukungan cipayung plus terhadap pemerintah dalam melaksanakan percepatan pemutusan rantai penyebaran covid-19.

Saat ini pemerintah provinsi Gorontalo sedang berjuang mengembalikan daerah ini kembali menjadi zona hijau.

“Olehnya kita harus mendukung hal itu agar kita kembali berkatifitas seperti biasa tanpa hawatir akan terpapar virus corona ini,” kata Ahmad Randi.

Sementara, Ketua DPD IMM Gorontalo, Rahmat G Ebu menjelaskan bahwa dalam dua bulan terakhir ini Ruang Publik disibukan dengan persoalan Omnibus Law. Sebab pada omnibus law ini di anggap memiliki polemik yang beragam, mulai soal buruh, ekologi sampai relasi pusat dan daerah.

Kita bisa lihat pada beberapa materi muatan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja telah nyata-nyata mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Adanya pemangkasan beberapa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Seperti hilangnya kewenangan memproses dan menerbitkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) dan izin lingkungan (Pasal 22).

Hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi (Pasal 40). Dipangkasnya kewenangan ketenagalistrikan (Pasal 42). Hilangnya kewenangan memberikan persetujuan kawasan ekonomi khusus (Pasal 150).

Lanjut Rahmat, muatan dalam UU Cipta Kerja menguatkan pola yang mengarah pada kesimpulan terjadinya praktik resentralisasi kekuasaan yang juga ditemukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Pola tersebut, Kata Rahmat, terbentuk dengan lahirnya undang-undang yang memiliki pengaturan seperti penarikan urusan dari pemerintah daerah dan instrumen persetujuan atau evaluasi oleh pemerintah pusat yang semakin ketat.

Praktik resentralisasi ini sejatinya telah melanggar melanggar original intens yang melahirkan ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa otonomi seluas-luasnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

“Maka bisa jadi otonomi daerah hanyalah sebuah pelimpahan kekuasan bukan penyerahan kekuasaan,” pungkasnya.

Adapun yang menjadi narasumber pada kegiata ini yakni, Pakar Muamar selaku pakar hukum, Basri Amin selaku akademisi, Direktur WIRE-G Kusmawaty Matara dan Wakil ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi. (Arlan)

Reporter: Arlan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here