Berita  

BPJS Ketengakerjaan Gorontalo Konsisten Realisasikan Program JKP Korban PHK

Kota Gorontalo, Medgo.id — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo tetap konsisten merealisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja/buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“JKP ini BPJS Ketenagakerjaan diberikan amanah oleh pemerintah untuk bagaimana program JKP ini bisa membantu bagi pekerja-pekerja yang terkena PHK,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Hendra Elvian usai melaksanakan diskusi santai bersama insan pers di salah satu rumah makan di Kota Gorontalo, Rabu, (01/06)

BACA JUGA  Jadi Syarat Beli Migor, Halid Tangahu Nilai Penerapan Aplikasi Peduli Lindungi Bakal Tidak Efektif

Dengan program JKP ini, Hendra menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan tidak membebankan iuran kepada perusahaan, sebab pihak pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan telah menanggungnya.

“JKP ini tidak ada iuran yang dibebankan kepada perusahaan atau tenaga kerja, kami sudah tanggung, sebagian dari dana pemerintah dan sebagian dari dana BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Hendra

BACA JUGA  Polemik Partai Gerindra Gorontalo, Begini Tanggapan Dingin Ketua OKK Bonebol

Lebih lanjut, dia menuturkan, terkait pembayaran JKP enam bulan tersebut, yaitu 40 persen di tiga bulan pertama dari penghasilannya yang diberikan, kemudian 25 persen sampai tiga bulan berikutnya.  Disamping itu ada manfaat bagi pekerja/buruh yang terkena PHK dan juga mendapatkan Informasi bursa kerja.

“Ada tiga manfaat terkait dengan JKP ini, yang pertama bantuan dalam bentuk uang tunai, kedua bantuan lapangan kerja, dan yang ketiga bantuan pelatihan atau berkesempatan untuk bekerja kembali,” jelas Hendra

BACA JUGA  Bersih-bersih, 60 Warga Tanjung Priok Ikuti Program Padat Karya

Namun, kata Hendra program JKP ini akan putus secara otomatis pada saat yang bersangkutan sudah mendapatkan pekerjaan kembali.

“Jadi bukan haknya enam bulan itu. Pada saat yang bersangkutan itu bekerja kembali itu secara otomatis akan putus haknya untuk mendapatkan program JKP ini,” tandasnya. (IH)