Bawaslu Kabulkan Gugatan Partai PRIMA Setelah Dinyatakan KPU TMS

Bawaslu saat membacakan putusan mengabulkan permohonan Partai PRIMA.

Jakarta, MEDGO.ID – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menggugat KPU karena tidak lolos dalam tahap verifikasi administrasi.

Akhirnya melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan gugatan dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengenai aturan verifikasi administrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bawaslu dalam Keputusan yang dibacakan dalam sidang Bawaslu, Jumat (04/11/2022), dipimpin secara langsung oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan anggota Bawaslu seperti Puadi, Loly Suhenty, Totok Hariyono dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Pada sidang pleno ini termohon adalah KPU dan pemohon adalah Partai PRIMA.

BACA JUGA  Sinergisitas Jadi Kunci Menjawab Kewenangan Penegakan Hukum Pidana Pemilu

“Memutuskan dalam esepsi, menolak esepsi termohon dalam pokok permohonan,” ungkap Rahmat Bagja.

Satu, mengabulkan pemohon untuk sebagian.

Kedua, membatalkan berita acara KPU nomor 232 tentang rekapitulasi verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tanggal 13 Oktober 2022.

BACA JUGA  Ketua Bawaslu Boalemo Lantik 21 Panwaslu Kecamatan

Ketiga, memerintahkan kepada termohon agar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1×24 jam.

Empat, memerintahkan kepada termohon untuk memberitahukan kepada pemohon untuk kesempatan memberikan penyampaian dokumen persyaratan selambat-lambatnya 1×24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu dimulai.

Lima, memerintahkan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen yang diajukan oleh pemohon.

BACA JUGA  Momen Harlah PPP ke-50, Nelson: Penanda 2023 Menjadi Tahun Politik

Enam, memerintahkan termohon untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikakI administrasi partai politik dalam peserta pemilihan umum sesuai dengan hasil verifikasi perbaikan.

Tujuh, memerintahkan termohon untuk melakukan keputusan ini paling lama 3 hari kerja sejak keputusan ini dibacakan.

“Demikian diputusakan dalam rapat pleno Bawaslu,” tegas Rahmat Bagja.