2 Tersangka Kasus Korupsi Politeknik dan KONI Dilimpahkan ke JPU

Gorontalo, Medgo.ID — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo kembali melakukan penyerahan Tahap II, terhadap 2 (dua) orang tersangka dan barang bukti atas Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Limboto, Rabu (28/09) kemarin

Adapun tersangka yang diserahkan kepada JPU, yakni Isworo, pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan perkara pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan tahap II Politeknik Kesehatan Gorontalo yang dilaksanakan oleh PT. Fathir Sanny Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.538.720.000.- bersumber dari APBN T.A 2015,

BACA JUGA  Kunjungi Tempat Wisata, Polsek Kota Selatan Ingatkan Pihak Pengelola Patuhi Prokes

Selanjutnya, Ibrahim Papeo Hippy, pelaku tindak pidana Korupsi terkait dengan perkara Penyalahgunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Gorontalo sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) T.A 2020.

“Jadi, berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor : B-1774/P.5. 1/Ft. 1/09/2022, tanggal 28 September 2022 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka ISWORO dinyatakan lengkap (P21),” ungkap Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono

BACA JUGA  20 Ribu Pekerja Rentan di Bone Bolango Didorong Menjadi Peserta Mandiri BPJamsostek

“Berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor : B-1775/P.5. 1/Ft. 1/09/2022, tanggal 28 September 2022 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka IBRAHIM PAPEO HIPPY dinyatakan lengkap (P21),” tambahnya.

Diketahui, kedua Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman pidana paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh) tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah. (**)